 |
| Foto: Yuven Bahir |
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Maria Dominika Da Bajo Parera, SH, Anggota Panwaslu Kecamatan Lebatukan dan Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (KORDIV P3S), menyampaikan materi sosialisasi dengan penekanan pada pentingnya menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum. Hadir pada kesempatan ini, kepala desa, seketaris desa, aparat desa, ketua dan anggota BPD, panitia pemungutan suara (PPS) Tapolangu, pengawas kelurahan desa (PKD) Tapolangu, dan anggota PPK Kecamatan Lebatukan Fransiskus Len Raring.
Kepala Desa Tapolangu menyambut baik kegiatan ini. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Panwaslu Kecamatan Lebatukan atas upaya menyelenggarakan sosialisasi tersebut. "Pengetahuan tentang UU No. 7 Tahun 2017 sangat penting bagi aparat desa dan BPD untuk memastikan pemilu yang berkualitas," ujar Bonefasius Gehi.
Maria Parera, dalam materinya, menekankan pentingnya menjaga roh netralitas dari kepala desa, aparat desa, dan BPD sesuai amanat UU 7 tahun 2017. "Proses pemilihan harus berjalan dengan adil dan tanpa intervensi. Pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut," ujar Maria Parera.
Hadirin merespon positif materi sosialisasi dan berkomitmen untuk bersama-sama menjaga netralitas serta melaksanakan pengawasan partisipatif guna mencegah pelanggaran pemilu. Selain di Desa Tapolangu, acara yang sama dilaksanakan di Desa Dikesare dan Tapobaran.
Acara ditutup dengan harapan agar kesadaran akan netralitas pemilu terus ditingkatkan di tingkat desa, menciptakan pemilihan yang transparan dan demokratis.
YNB
