 |
| Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama mitra kerja kementerian Kesehatan RI melakukan Talkshow Edukasi Program Kesehatan 2023. Foto: Gega Making |
Peringatan ini disampaikannya dalam acara Talkshow Edukasi Program Kesehatan Tahun 2023 dan Bincang Sehat Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM), yang digelar bersama mitra kerja Kementerian Kesehatan RI. Acara ini berlangsung di Aula Ima Hotel, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (1/11/2023).
Melki Laka Lena, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar, menegaskan betapa pentingnya tidak mudah percaya pada informasi seputar obat-obatan yang beredar di media sosial (Medsos). Ia menyatakan bahwa informasi seputar obat-obatan yang diperoleh dari Medsos belum tentu memenuhi standar atau prosedur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Dalam hal informasi obat-obatan, jangan gegabah dan langsung mengonsumsi obat yang tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Jika kita merasa ragu atau tidak memahami sepenuhnya, lebih baik bertanya kepada keluarga atau ahli yang berkompeten," tegas Melki Laka Lena.
Selama acara tersebut, Melki Laka Lena yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar NTT, berbagi pengalaman seorang temannya yang mendapat informasi yang tidak akurat tentang penggunaan obat melalui Medsos.
"Sebagai contoh nyata, seorang teman saya mendapatkan informasi dari Medsos mengenai penggunaan obat. Awalnya, informasinya mengindikasikan bahwa salah satu obat tersebut berbahaya, namun setelah ditelusuri, obat tersebut ternyata aman," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Melki Laka Lena juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi yang beredar di Medsos. Ia menyoroti masalah berita palsu (hoax) yang saat ini semakin banyak tersebar di platform tersebut. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan Medsos, terutama dalam hal informasi tentang obat-obatan yang belum mendapat izin dari BPOM.
Dalam kesempatan tersebut, Melki Laka Lena juga membahas upaya pemerintah dan Kementerian Kesehatan RI dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup sehat, terutama dalam menghadapi penyakit tidak menular (PTM). Ia menekankan bahwa peran Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan di Indonesia sangat penting, dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi PTM, salah satunya dengan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.
Melkiades Laka Lena juga memperingatkan bahwa setelah pandemi COVID-19, penyakit seperti PTM menjadi tantangan utama dalam bidang kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan infrastruktur kesehatan, termasuk pusat-pusat layanan kesehatan yang bersifat gratis bagi masyarakat.
Ketika menyampaikan tentang langkah-langkah pencegahan PTM, Ketua Partai Golkar NTT menyatakan perlunya intensifikasi edukasi kepada masyarakat dan deteksi dini penyakit tersebut melalui layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, yang harus mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran keluarga dalam menjaga pola makan dan perilaku hidup sehat guna mencegah PTM.
Dalam konteks program pembenahan pusat layanan kesehatan, ia mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan RI akan mengalokasikan dana sebesar 60 triliun, dengan tujuan meningkatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan uji lab, serta memperbaiki fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan langkah besar dalam upaya pencegahan dan penanganan PTM di Indonesia.
Melki Laka Lena juga mengingatkan pentingnya menjaga pola makan, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, dan menjalani gaya hidup yang aktif. Ia menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan individu dalam masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ruth Laiskodat, memberikan wawasan mengenai kondisi kesehatan secara keseluruhan di NTT, serta mencermati pencapaian dan tantangan dalam pembangunan kesehatan di wilayah tersebut.
Pertama-tama, Ruth Laiskodat menggarisbawahi upaya dalam menangani masalah stunting. Ia menyebut bahwa kerjasama dari berbagai pihak dan dukungan telah berhasil mengurangi angka stunting di NTT. Data dari Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan penurunan angka stunting dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 15,2% pada tahun 2023. Namun, Ruth mengakui bahwa target pemerintah pusat untuk mengurangi angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 masih menjadi tantangan yang memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak.
Selain masalah stunting, NTT juga menghadapi berbagai penyakit menular seperti HIV AIDS, Tuberkulosis (TBS), malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), infeksi saluran pernapasan, dan rabies. Data menunjukkan jumlah kematian akibat penyakit tersebut, dan Ruth Laiskodat menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pengobatan untuk mengatasi masalah ini.
Ruth juga mencermati masalah penyakit tidak menular (PTM) yang semakin meningkat di NTT. Ia menggarisbawahi pentingnya edukasi masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk deteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurutnya, hanya sekitar 3 dari 10 orang dengan PTM yang terdeteksi pada pemeriksaan awal, sehingga edukasi menjadi faktor kunci dalam mengatasi PTM.
Selain itu, Ruth membahas beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena PTM, seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, kebiasaan merokok, dan gaya hidup. Ia menegaskan pentingnya gerakan masyarakat hidup sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pencegahan PTM sebagai solusi dalam mengatasi masalah ini.
Ruth juga mencatat tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan PTM, seperti keengganan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ia mengajak masyarakat NTT untuk menjalani pola hidup bersih dan sehat, menghindari faktor risiko PTM, dan menjaga kesehatan mereka dengan baik.
Dalam konteks kerjasama antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dalam mengatasi PTM, Ruth menekankan pentingnya peraturan petunjuk teknis yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan. Ia juga menyebutkan upaya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam layanan kesehatan dan kelengkapan Puskesmas.
Dalam penutupan pernyataannya, Ruth Laiskodat mengajak masyarakat NTT untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ia berpesan bahwa menjadi tua adalah takdir, tetapi menjadi sehat adalah pilihan, dan kesehatan tergantung pada perilaku sehat yang dijalani. Dengan upaya bersama, diharapkan NTT dapat mengatasi masalah PTM dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Ambo Making
